Ambon - Indonesia 'tentunya merupakan negara hukum. Maka, setiap warga negara Indonesia berkewajiban konsisten 'terhadap semua nilai konstitusionalitas bernegara. Kemudian, setiap warga negara 'wajib menghormati semua proses hukum, terhadap siapapun warga negara yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku, agar senantiasa mendukung kepemimpinan Penjabat Gubernur Maluku Sadali le, walaupun dilain pihak 'sadli le diduga terlibat dalam kasus hukum, harap Saiful Chaniago Waketum DPP KNPI.
Sebagai warga negara Indonesia yang wajib konsisten terhadap semua ketentuan perundang-undangan, maka sewajibnya seluruh masyarakat Maluku menghormati semua proses hukum terhadap siapapun warga negara yang sedang diproses secara hukum. Tidak boleh kemudian, berkesimpulan ataupun menilai terhadap apapun dugaan kasus hukum 'yang mengabaikan proses hukum oleh institusi hukum, karena akan mengakibatkan lemahnya nilai persatuan sesama warga negara Indonesia, terkhususnya masyarakat di provinsi Maluku, tegas pemimpin pemuda Indonesia yang berasal dari provinsi Maluku saiful chaniago.
Provinsi Maluku dikenal dan terkenal dengan nilai toleransinya yang sangat baik. Sehingga kemudian 'menurut chaniago, tidak patut apabila masyarakat Maluku mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat baik dalam kehidupan bermasyarakat di provinsi Maluku. Chaniago mengatakan, bahwa negara Indonesia memiliki salah satu kekayaan terbaik dalam kepentingan berbangsa dan bernegara, yaitu nilai kebudayaan yang dimiliki provinsi Maluku. Karenanya, sewajibnya seluruh masyarakat Maluku harus mampu menjaga dan melestarikan semua nilai kebudayaan provinsi Maluku dengan sebaik-baiknya.
Dengan demikian, Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku 'untuk senantiasa mengedepankan nilai rasionalitas terhadap apapun permasalahan yang terjadi di Maluku. Sekali lagi, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat Maluku guna kemudian mendukung kepemimpinan penjabat gubernur Maluku dengan sebaik-baiknya. Penjabat gubernur Maluku hanya bersifat sementara yang mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan di daerah, sehingga tidak patut apabila kepemimpinan penjabat gubernur Maluku diwacanakan dengan opini negatif 'yang justru melemahkan kepemimpinan penjabat gubernur Maluku, tutup saiful chaniago wasekjend SOKSI.
(Ambon 28 juni 2024)